Pemerintah akan berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerja kontraktor dalam negeri sambil merampingkan jumlah badan usaha kontraktor dan konsultan umum yang dinilai terlalu besar.

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hediyanto Husaini mengatakan saat ini pemerintah sulit untuk membina badan usaha kontraktor yang ada karena begitu banyak.

“Kita lebih butuh kualitas yang tinggi, bukan jumlah yang banyak. Kalau banyak, sulit dibina untuk tingkatkan kualitasnya,” katanya di Jakarta.

Menurutnya, saat ini ada 77.091 badan usaha kontraktor nasional. Namun bila dihitung berdasarkan kualifikasi, jumlahnya menjadi 101.905.

“Sebab satu perusahaan kontraktor bisa memiliki lebih dari satu kualifikasi keahlian,” katanya.

Dari jumlah tersebut, 91% di antaranya tergolong kontraktor kecil. Sementara kontraktor menengah ada 8%, dan hanya 1% kontraktor besar.

Sementara itu, jumlah badan usaha kontraktor spesialis hanya 9.648.

“Indonesia masih lemah di spesialis, jadi struktur usahanya perlu kita perbaiki,” katanya.

Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian PUPR Masrianto mengatakan bahwa dari antara 77.091 badan usaha kontraktor yang ada, hanya 200 yang ideal sebagai badan usaha kontraktor generalis.

“Yang sisanya kita jadikan spesialis, perlu ada badan usaha yang khusus produksi baja atau beton saja misalnya untuk mendukung rantai pasok,” katanya

Meski begitu, menurutnya pihaknya akan tetap memastikan agar spesialisasi yang ada mencakup seluruh sektor proyek konstruksi yang ada.